Pasokan air bersih ke wilayah Pelabuhan Tanjung Perak terus mengemuka. Meski melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan PT Suraya Megah Cemerlang (SMC) hingga 2021, kesepakatan itu bukan berarti harga mati. Sejumlah pengamat menilai, bisa saja PT Pelindo III membatalkan atau melaksanakan adendum jika kerja sama tersebut kini dirasa kurang menguntungkan.

Menurut pakar hukum tata negara Unair Emanuel Sujatmoko, Pelindo sebaiknya menilik kembali mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga itu. Tentu mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Misalnya, undang-undang tentang sumber daya air. ''Kerja sama jual-beli air tersebut seharusnya berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Selain itu, harus ada transparansi,'' katanya.

Emanuel menambahkan, jika mempelajari persoalan suplai air bersih di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak itu, mestinya teknis pengelolaan air dikendalikan Pelindo. Sebab, selain PT SMC, dalam hal ini ada dua perusahaan lain. Yakni, PDAM dan PT ALAS (jasa pengiriman air melalui truk tangki. Kalau saat ini dikendalikan penuh oleh satu perusahaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa turun kembali. ''Sebab, perjanjian yang dilakukan Pelindo tidak hanya dengan PT SMC, melainkan ada dua perusahaan lain juga kan,'' ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, persoalan pasokan air bersih ke pelabuhan itu pernah dilaporkan ke KPPU pada 2006. Sebab, ada indikasi terjadi persaingan tidak sehat dan monopoli perusahaan tertentu. Namun akhirnya, KPPU tidak menindaklanjuti pemeriksaan setelah general manager PT Pelindo III kembali membuka peluang kepada PT ALAS untuk ikut memasok kebutuhan air bersih.

Belakangan, persoalan itu mencuat kembali karena jatah kuota untuk PDAM terus menurun. Melalui surat pada 2 Maret 2010, Dirut PDAM berharap agar kembali bisa memasok air bersih hingga 50 ribu meter kubik. Sebab, dengan penurunan kuota itu, potensi pendapatan BUMD milik pemkot tersebut anjlok.

Informasi yang didapat Jawa Pos, dalam kerja sama itu, Pelindo hanya mendapatkan keuntungan bersih 6,3 persen. Selebihnya menjadi hak PT SMC. Dalam hal pengolahan air bersih, PT SMC membeli air dari Sungai Kalimas yang berada di bawah kewenangan Jasa Tirta hanya seharga Rp 3.000 per meter kubik. Setelah diolah secara sederhana, air itu lalu dijual sekitar Rp 16 ribu per meter kubik. Bahkan, untuk konsumsi kapal asing, harganya mencapai 5 USD.

''Kalau dirata-rata, keuntungan bersih PT SMC bisa mencapai Rp 6 miliar per tahun. Sedangkan, Pelindo hanya ratusan juta,'' kata sumber Jawa Pos. Kalau benar, keuntungan PT SMC itu tentu jauh dari yang didapat PDAM. Padahal, PDAM juga ikut berinvestasi pipa jaringan air ke kawasan pelabuhan. Karena itu, wajar kalau perusahaan pemkot tersebut gerah.

Sayangnya, untuk mengetahui kepastian KSO pengolahan dan pengelolaan air bersih itu, PT SMC terkesan tertutup. Kantor di Jalan Bratang Gede 71 juga pindah sejak tiga tahun lalu. Sementara itu, kantor operasional di Jalan Prapat Kurung juga demikian. Saat Jawa Pos menghubungi Deni S. yang disebut sebagai manajer di PT SMC kemarin sore, nomor ponselnya tidak aktif.

Sementara itu, Asisten Manajer Biro Humas dan Hukum PT Pelindo III Budi Siswanto mengatakan, selama ini kebutuhan air di wilayah pelabuhan terbilang fluktuatif. ''Bergantung pada permintaan kapal-kapal yang bersandar. Terutama jika ada kapal asing merapat,'' katanya. Dia menambahkan, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, teknis pengelolaan diserahkan penuh kepada PT SMC.

Soal kerja sama dengan PT SMC, Budi mengatakan, jika kontrak dengan PT SMC sudah berakhir, sepenuhnya instalasi tersebut milik Pelindo. Dia mengakui, sebagian besar keuntungan memang diserahkan kepada PT SMC. Sebab, perusahaan itu yang mengelola secara teknis di lapangan. ''Selain itu, mereka kan harus menutupi biaya operasional dan membayar pegawai,'' ujarnya. Sejauh ini, lanjut dia, kinerja perusahaan tersebut praktis tidak pernah bermasalah (*).