Proyek pengadaan air bersih dari Umbulan (Pasuruan) ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Probolinggo, dan Mojokerto masuk dalam 4 proyek infrastruktur utama senilai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 45 triliun yang didaftar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun ini.

Biaya sebesar itu akan ditanggung dalam bentuk perjanjian kerja sama pemerintah-swasta (public-private partnership,PPP)

Selain Umbulan, 3 proyek lainnya adalah pembangunan PLTU di Jawa Tengah, kereta api batu bara di Kalimantan Tengah, dan PLTA di Gedebage, Bandung. Data itu disampaikan Deputi Bidang Prasarana Bappenas, Deddy S. Priatna.

PLTU di Jawa Tengah akan memiliki kapasitas 200.000 Megawatt dengan nilai investasi 2,6 – 5 milliar dollar AS. Proyek kereta api batu bara yang akan dibangun di Kalimantan Tengah akan menelan investasi 1-1,2 miliar dollar AS.

Sedangkan untuk proyek PLTA di Gedebage, Bandung akan menelan biaya sekitar 120-150 juta dollar AS, sementara Proyek Umbulan berbiaya 300-400 juta dollar AS (sekitar Rp 2,7-3,6 triliun).

Meski demikian, Deddy mengingatkan bahwa total proyek tersebut dapat berubah tergantung hasil proyek.

Menurut Deddy, keempat proyek ini akan diambil oleh perusahaan lokal atau daerah dengan menggunakan pinjaman jangka pendek.

“Masa pinjamannya 6-8 tahun dan bisa diperpanjang,” ungkapnya.

Satu dari ketiga proyek itu sudah dalam proses tender, yaitu Power Plant Central Java dengan nilai 3 miliar dolar AS. Tiga proyek lainnya masih dalam tahap prakualifikasi dan direncanakan ada lelang Mei mendatang.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan pemerintah menyiapkan pendanaan melalui skema kemitraan dengan swasta (PPP)

“Kerjasama pemerintah dengna swasta dilakukan melalui badan usaha (termasuk swasta) yang dipilih melalui lelang dengan prinsip yang diatur dalam Pepres No.67/2005. Dengan skema PPP tersebut diperkirakan diperoleh dana Rp 407 triliun,” kata Armida.

Bappenas merencanakan akan meningkatkan skema pembiayaan bersama untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur pada 2010 hingga 2014 yang diperkirakan mencapai Rp 768,16 triliun atau 53,74 persen dari total kebutuhan investasi sarana dan prasarana. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu hingga Rp 511,16 triliun, sementara sisanya dari swasta/BUMN sebesar Rp 112 triliun(*).