Sebagaimana yang telah menjadi konsensus, air merupakan hajat hidup orang banyak yang dijamin oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 maupun Deklarasi ECOSOC (Ekonomi, Sosial dan Budaya) PBB November 2002.

Peningkatan akses air bersih (juga sanitasi) bagi masyarakat miskin di Indonesia sangat penting dalam pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Salah satu sebab rendahnya akses akses air bersih adalah persoalan biaya dan harga (cost of water). Sehingga warga kurang mampu justru harus membayar berlipat lebih banyak dibanding si kaya untuk mendapatkan air bersih.

Dari 50 juta penduduk miskin perkotaan yang tidak memiliki sambungan air bersih, 6 juta orang membayar tarif yang amat tinggi kepada penjual air swasta, di atas tarif PDAM (Sumber: World Bank: Indonesia, Enabling Water Utilities to Serve the Urban Poor).

Karena keterbatasan implementasi dari kebijakan perlindungan dan layanan sosial, akhirnya masyarakat kurang mampu terpaksa berhadapan dengan vendor yang melayani secara mahal kebutuhan dasar tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang kurang mampu semakin terancam dan terjebak dalam pola hidup yang jauh dari perilaku sehat dan bersih karena kelangkaan air bersih. Tak heran, jika Departemen Kesehatan RI mengeluarkan data bahwa dari setiap 1.000 kelahiran bayi, 50 di antaranya meninggal karena diare. Penyakit ini datangnya dari sumber air buruk.

Kenyataan pahit yang harus dihadapi adalah ketika mereka terpaksa membeli air secara eceran yang harganya bisa mencapai lima kali sampai dua puluh kali lebih mahal dari air yang berasal dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tentu pada sisi lain PDAM harus lebih serius meningkatkan kapasitas dan layanannya. Hasil Formative Research yang dilakukan Environmental Services Program (ESP-USAID, 2006), ditemukan kecenderungan konsumen ternyata tetap mau berlangganan dan rela membayar jasa PDAM, selama pelayanan yang diberikan betul-betul memuaskan.

Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum sebesar 50 % pada tahun 2015.

Sejalan dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum.

Cakupan pelayanan air minum secara nasional telah mencapai 45% di perkotaan. Untuk Kota Surabaya, sampai dengan Januari 2009 pelayanan sambungan air minum bagi masyarakat yang sudah terlayani oleh PDAM Kota Surabaya sekitar 71% (392.445 SR), sedangkan sekitar 29% yang belum terlayani sebagian besar berada di wilayah pinggiran kota (Utara, Timur, Selatan dan Barat).

Program Perluasan Sambungan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Surabaya merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini juga difasilitasi ESP-USAID bersama ECO-ASIA dengan dampingan survey lokasi dan pemetaan calon konsumen, advokasi ke beberapa instansi terkait dan pembuatan manual implementasi program.

Program ini mencakup 2 (dua) komponen proyek yaitu: (1) Penyiapan Masyarakat, khususnya warga miskin sebagai calon pelanggan sambungan air minum; dan (2) Penyediaan  sarana sambungan air minum. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dengan didukung Pemerintah Pusat dan Bank Dunia, mampu meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam akses pelayanan air minum.

Bukan hanya dana hibah World Bank sebesar Rp 23 milyar untuk 15 ribu sambungan rumah keluarga kurang mampu di Surabaya yang mengalir ke PDAM Surabaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, PDAM Surabaya juga memperoleh dana insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 60 milyar. Dana ini digunakan sebagai modal dalam menjaring penambahan 60 ribu pelanggan baru di Surabaya. Dana insentif tersebut mengutip program pemerintah pusat tahun ini dalam mencapai target Millenium Developmengt Goals, yakni 10 juta sambungan air minum.

Program OBA

·          Output Based Aid (OBA) adalah  strategi pemberian hibah berdasarkan hasil/kinerja yang pasti dalam memberikan pelayanan dasar seperti – air minum, sanitasi, listrik, transportasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

·          Tujuan program OBA  adalah untuk  meningkatkan akses air bersih melalui sambungan PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Surabaya

·          Penerima Manfaat  program OBA adalah  Keluarga Miskin di Kota Surabaya yang memenuhi criteria dan segala persyaratan yang ditetapkan.

Penerima Manfaat OBA

Keluarga berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan subsidi OBA adalah yang memenuhi kriteria;

1.       Kriteria :

-          luas bangunan ≤ 60 m2

-          lebar jalan ≤ 6 meter

-          daya listrik ≤ 1300 VA (diutamakan yang berdaya listrik 900 VA, atau yang belum memiliki sambungan listrik)

·                       merupakan area yang memiliki tekanan distribusi cukup;

·                       memiliki surat keterangan status tanah dan persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan dalam proses pemasangan sambungan baru PDAM Kota Surabaya

·          Adapun jumlah penerima bantuan air bersih ini maksimal adalah 15.000 Keluarga Kurang Mampu di Kota Surabaya, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan. Bantuan ini juga mensyaratkan adanya kontribusi dalam bentuk uang dari masyarakat penerima bantuan, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Bank Dunia bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

2.       Tipe sambungan

·          In-fill Connection, yaitu sambungan PDAM berupa sambungan rumah yang diberikan kepada Keluarga Miskin yang di depan persilnya telah ada jaringan pipa tersier eksisting.      

·          Expansion Connection, yaitu sambungan PDAM yang diberikan kepada Keluarga miskin berupa sambungan rumah berikut jaringan pipa tersiernya.

·          Standard Teknis yang digunakan dalam pemasangan sambungan langsung mengacu pada Standard Teknis yang dimiliki PDAM.

Adapun jumlah penerima bantuan air bersih ini maksimal adalah 15.000 Keluarga Kurang Mampu di Kota Surabaya, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan. Bantuan ini juga mensyaratkan adanya kontribusi dalam bentuk uang dari masyarakat penerima bantuan, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Bank Dunia bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Pelaksanaan PROGRAM OBA di rencanakan mulai tahun 2009, dengan target awal 3000 SR, tahun berikunya 5000 SR dan 7000 SR. (total 15.000 SR/Sambungan Rumah).

Bagi masyarakat yang mendapat bantuan program tersebut, maka hanya dibebani Biaya Sambungan Rumah (SR), masyarakat tidak dibebani  biaya pemasangan jaringan pipa tersier (jaringan pipa depan persil).

Kondisi Eksisting  PDAM Surabaya

PDAM Kota Surabaya saat ini mempunyai Kapasitas terproduksi + 8.275 liter/dt, Jumlah pelanggan + 392.445 sambungan rumah,  Cakupan pelayanan + 71 %, Panjang pipa terpasang (pipa primer, Sekunder dan Tersier ) + 4.305 km .

Air baku PDAM Kota Surabaya  96 % diambil dari Kali Surabaya, yang diolah di 5 (lima) Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) sisanya 4 % berasal dari Air Sumber / Spring Water dari Umbulan , Pandaan dan sekitarnya.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses air bersih, PDAM Kota Surabaya telah memberi kemudahan antara lain memberi diskon 50 %  biaya Sambungan Rumah, Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) .