Sebagaimana yang telah menjadi konsensus, air merupakan hajat hidup orang banyak yang dijamin oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 maupun Deklarasi ECOSOC (Ekonomi, Sosial dan Budaya) PBB November 2002.

Peningkatan akses air bersih (juga sanitasi) bagi masyarakat miskin di Indonesia sangat penting dalam pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Salah satu sebab rendahnya akses akses air bersih adalah persoalan biaya dan harga (cost of water). Sehingga warga kurang mampu justru harus membayar berlipat lebih banyak dibanding si kaya untuk mendapatkan air bersih.

Dari 50 juta penduduk miskin perkotaan yang tidak memiliki sambungan air bersih, 6 juta orang membayar tarif yang amat tinggi kepada penjual air swasta, di atas tarif PDAM (Sumber: World Bank: Indonesia, Enabling Water Utilities to Serve the Urban Poor).

Karena keterbatasan implementasi dari kebijakan perlindungan dan layanan sosial, akhirnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terpaksa berhadapan dengan vendor yang melayani secara mahal kebutuhan dasar tersebut.

Akibatnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin terancam dan terjebak dalam pola hidup yang jauh dari perilaku sehat dan bersih karena kelangkaan air bersih. Tak heran, jika Departemen Kesehatan RI mengeluarkan data bahwa dari setiap 1.000 kelahiran bayi, 50 di antaranya meninggal karena diare. Penyakit ini datangnya dari sumber air buruk.

Kenyataan pahit yang harus dihadapi adalah ketika mereka terpaksa membeli air secara eceran yang harganya bisa mencapai lima kali sampai dua puluh kali lebih mahal dari air yang berasal dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tentu pada sisi lain PDAM harus lebih serius meningkatkan kapasitas dan layanannya

Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum sebesar 50 % pada tahun 2015.

Sejalan dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum.

Cakupan pelayanan air minum secara nasional telah mencapai 45% di perkotaan. Untuk Kota Surabaya, sampai dengan Januari 2009 pelayanan sambungan air minum bagi masyarakat yang sudah terlayani oleh PDAM Kota Surabaya sekitar 71%  (397.504 SR),

Program Perluasan Sambungan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah), untuk meningkatkan penyediaan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini mencakup 2 (dua) komponen proyek yaitu: (1) Penyiapan Masyarakat, khususnya warga miskin sebagai calon pelanggan sambungan air minum; dan (2) Penyediaan  sarana sambungan air minum. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dengan didukung Pemerintah Pusat  mampu meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam akses pelayanan air minum.

PDAM Surabaya  memperoleh dana insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 60 milyar. Dana ini digunakan sebagai modal dalam menjaring penambahan 60 ribu pelanggan baru di Surabaya. Dana insentif tersebut mengutip program pemerintah pusat tahun ini dalam mencapai target Millenium Development Goals, yakni 10 juta sambungan air minum.

Masyarakat yang telah ditetapkan, memperoleh bantuan dana insentif PDAM  yaitu dalam bentuk pemasangan jaringan tersier secara GRATIS, jadi   masyarakat hanya dibebani biaya SAMBUNGAN RUMAH (SR).

PDAM Kota Surabaya telah membuat Detail Engineering Design (DED) pemasangan jaringan tersier, untuk wilayah-wilayah / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terbagi dalam 5 (lima) paket yaitu paket A,B,C,D, dan E dengan jumlah potensi pelanggan sebanyak + 39.233 Sambungan Rumah (SR). Ke lima paket tersebut sudah  dikirim ke Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Propinsi Jawa Timur (DINAS PU. CIPTA KARYA PROP. JATIM) dan telah dilakukan tender/lelang, sehingga segera dilaksanakan  realisasi pemasangannya dalam masa 3 bulan mendatang.

Dihimbau bagi masyarakat yang mendapat bantuan dana insentif PDAM , apabila ADA OKNUM-OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN PDAM,   MEMINTA UANG JASA ATAU BENTUK LAIN dalam pelaksanaan pemasangan jaringan tersier, agar segera dilaporkan ke PDAM Kota Surabaya.

Untuk mempercepat penambahan pelanggan baru pada program ini,  saat ini PDAM sedang melakukan pendataan secara detail kondisi persil untuk wilayah-wlayah yang mendapatkan bantuan Dana Insentif / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat dihimbau membantu melengkapi dokumen-dokumen  yang dibutuhkan petugas untuk persyaratan pemasangan baru PDAM, sehingga  setelah dilakukan pemasangan jaringan tersier, masyarakat langsung dapat  mendaftar pemasangan baru ke PDAM dan biaya Sambungan Rumah (SR) langsung bisa dibayar, kemudian akan segera dilakukan pemasangan Sambungan Rumah di persil pelanggan.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses air bersih, PDAM Kota Surabaya melalui dana cadangan tujuan telah memberi kemudahan antara lain memberi diskon 50% biaya Sambungan Rumah (SR), Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama tahun 2009.

Karena itu, kami menghimbau agar MBR yang sudah disurvey dan di depannya sudah terpasang jaringan segera mendaftar ke kantor PDAM. Daftar areal yang mendapatkan bantuan dana insentif dapat dilihat pada lampiran berikut, termasuk alamatnya.

Bagi mereka yang merasa belum masuk dalam daftar tersebut, akan tetap dibantu oleh PDAM dan Pemerintah Kota, dan karenanya dihimbau untuk segera mengajukan permohonan tertulis kepada PDAM secepatnya sehingga dapat dimasukkan dalam rencana kerja tahun 2009-2010 yang akan datang.

Surabaya, 09 September 2009